Mengapa Indonesia Tidak Bisa Menjadi Negara Maju!

Ilustrasi gambar: AI

Ketika Pendidikan Tidak Pernah Benar-Benar Menjadi Prioritas Bangsa

Artikel: Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, bonus demografi, dan posisi geografis yang strategis. Dengan modal sebesar itu, pertanyaan yang patut diajukan adalah: mengapa Indonesia hingga hari ini belum mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju?

Banyak orang akan menjawab karena korupsi, birokrasi, atau lemahnya industri. Semua itu benar. Namun, jika ditarik hingga ke akar persoalan, jawabannya bermuara pada satu hal: Indonesia belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan yang sesungguhnya.

Negara maju tidak dibangun oleh kekayaan alam, tetapi oleh kualitas manusianya. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Finlandia, bahkan Israel membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya alam dapat dikalahkan oleh keunggulan sumber daya manusia. Mereka berinvestasi besar pada pendidikan, riset, inovasi, dan kesejahteraan guru.

Sebaliknya, Indonesia justru masih berkutat pada persoalan-persoalan mendasar yang seharusnya sudah lama diselesaikan.

PAUD: Fondasi Bangsa yang Terlupakan

Keseriusan suatu negara terhadap pendidikan dapat dilihat dari bagaimana negara memperlakukan pendidikan anak usia dini (PAUD). Di sinilah perkembangan otak, karakter, bahasa, kemampuan sosial, dan kecerdasan anak berkembang paling pesat.

Ironisnya, justru pada jenjang inilah perhatian negara masih dipandang belum memadai.

Mari kita bertanya dengan jujur.

Berapa sebenarnya penghasilan guru PAUD?

Hasil audiensi HIMPAUDI dengan Direktorat Guru PAUD dan PNF mengungkapkan bahwa rata-rata pendidik PAUD nonformal hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp250.000 per bulan. Jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, padahal mereka memegang tanggung jawab membentuk fondasi generasi bangsa.

Temuan tersebut bukanlah anomali. Survei nasional yang dilakukan lembaga riset IDEAS bersama GREAT Edunesia menunjukkan bahwa 42% guru di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan 13% bahkan berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan. Selain itu, 74% guru honorer masih menerima penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Bagaimana mungkin negara berharap lahir generasi emas apabila guru yang mendidik anak-anak pada masa emas pertumbuhannya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari?

Masalahnya bukan hanya kesejahteraan guru. Di berbagai daerah masih dijumpai satuan PAUD dengan keterbatasan ruang belajar, alat permainan edukatif, media pembelajaran, hingga sarana sanitasi yang layak. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan usia dini memberikan manfaat ekonomi dan sosial paling tinggi dibandingkan investasi pendidikan pada jenjang berikutnya.

Pendidikan Dasar: Fondasi yang Masih Rapuh

Kondisi serupa terjadi pada pendidikan dasar.

Sekolah dasar adalah tempat anak belajar membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, membangun karakter, disiplin, serta budaya belajar. Jika fondasi ini lemah, maka pendidikan menengah dan perguruan tinggi hanya akan mengulang persoalan yang sama.

Namun, perhatian terhadap pendidikan dasar sering kali lebih banyak difokuskan pada administrasi dibandingkan peningkatan mutu pembelajaran.

Krisis Guru yang Semakin Mengkhawatirkan

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah kekurangan guru.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengakhiri praktik pengadaan tenaga non-ASN di luar mekanisme yang diatur undang-undang. Kebijakan ini penting untuk membangun tata kelola ASN yang lebih baik. Namun, di sisi lain muncul tantangan besar ketika jumlah guru yang memasuki masa pensiun terus meningkat setiap tahun.

Pengangkatan guru menjadi ASN PPPK merupakan kebijakan yang patut diapresiasi karena memberikan kepastian status bagi guru yang telah lama mengabdi. Akan tetapi, harus dipahami bahwa sebagian besar formasi PPPK merupakan perubahan status guru yang sudah mengajar, bukan penambahan guru baru.

Artinya, pengangkatan PPPK tidak secara otomatis mengurangi kekurangan guru akibat pensiun. Jika setiap tahun puluhan ribu guru pensiun sementara rekrutmen guru baru melalui jalur ASN tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah, maka kekurangan guru akan terus melebar.

Persoalan ini bukan sekadar soal jumlah pegawai, tetapi menyangkut kualitas layanan pendidikan yang diterima jutaan anak Indonesia.

Apakah Indonesia Sedang Menjadi Pasar?

Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk. Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar di dunia.

Kondisi ini membuat Indonesia menjadi tujuan yang sangat menarik bagi berbagai produk luar negeri, mulai dari teknologi, kendaraan, obat-obatan, hingga layanan digital.

Tidak sedikit kalangan yang kemudian berpendapat bahwa Indonesia lebih banyak berperan sebagai pasar dibandingkan sebagai produsen teknologi.

Pandangan tersebut tentu perlu disikapi secara hati-hati. Tidak terdapat bukti bahwa ada strategi tunggal dari negara-negara maju untuk "mempertahankan" Indonesia sebagai negara pasar. Namun, dalam persaingan ekonomi global, setiap negara memang berusaha memperkuat kepentingan industrinya sendiri.

Karena itu, jika Indonesia tidak membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang unggul, maka secara alamiah Indonesia akan lebih banyak menjadi pengguna inovasi daripada penciptanya.

Negara Maju Dimulai dari Ruang Kelas

Negara maju selalu memulai pembangunan dari ruang kelas, bukan semata-mata dari proyek-proyek fisik.

Mereka memahami bahwa guru bukan beban anggaran, melainkan investasi terbesar bangsa.

Mereka memahami bahwa PAUD bukan sekadar tempat bermain, tetapi tempat membangun fondasi dasar, karakter dan kemampuan berpikir manusia.

Mereka memahami bahwa sekolah dasar bukan sekadar jenjang pendidikan, tetapi fondasi peradaban.

Indonesia sering berbicara mengenai Indonesia Emas 2045. Namun cita-cita itu hanya akan menjadi slogan apabila pendidikan terus diposisikan sebagai sektor pelengkap, bukan penggerak utama pembangunan nasional.

Selama guru PAUD masih menerima penghasilan yang jauh dari layak, selama sekolah dasar masih menghadapi kekurangan guru, selama rekrutmen guru belum mampu mengimbangi kebutuhan akibat pensiun, dan selama mutu layanan pendidikan belum menjadi prioritas utama, maka sulit berharap Indonesia mampu melakukan lompatan menuju negara maju.

Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh luasnya tambang nikel, batu bara, atau kelapa sawit. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas anak-anak yang hari ini duduk di bangku PAUD dan sekolah dasar.

Jika fondasi itu diabaikan, maka Indonesia akan terus menjadi bangsa yang besar jumlah penduduknya, tetapi belum sepenuhnya besar dalam daya saingnya.

Daftar Pustaka

1. Hasil audiensi menyebutkan rata-rata pendidik PAUD nonformal menerima penghasilan sekitar Rp250.000 per bulan.

2. Survei terhadap 403 guru di 25 provinsi menunjukkan 42% guru berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan dan 74% guru honorer bergaji di bawah UMK.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Dataset jumlah guru berdasarkan status kepegawaian sebagai rujukan kondisi nasional.

5. Badan Pusat Statistik. Data upah tenaga pendidik 2024 sebagaimana diolah oleh Databoks menunjukkan rata-rata upah guru sekitar Rp2,86 juta per bulan, masih di bawah rata-rata UMP nasional.