Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 dan Polemik Guru Honorer: Jangan Salah Tafsir, Negara Tetap Wajib Menjamin Hak Pendidikan dan Kepastian Status Guru

Persoalan guru honorer kembali menjadi perhatian publik setelah terbitnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang berkaitan dengan penataan tenaga non-ASN di lingkungan pendidikan. Di berbagai daerah, surat edaran tersebut menimbulkan beragam tafsir. Sebagian pihak menganggap seluruh guru honorer otomatis akan dihapus, sementara sebagian lain memahami bahwa sekolah tidak lagi boleh mengangkat tenaga honorer baru. Perbedaan pemahaman ini memunculkan keresahan, terutama bagi guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan di sekolah.

Padahal, jika dicermati secara utuh, regulasi mengenai penataan tenaga non-ASN tidak dapat dipahami secara sepotong-sepotong. Surat edaran harus dibaca bersama dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, kebijakan pemerintah tentang penataan non-ASN, serta kebutuhan riil satuan pendidikan di lapangan. Tanpa pemahaman regulasi yang benar, masyarakat dapat terjebak pada kesimpulan yang keliru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memang mengamanatkan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Namun, substansi utama kebijakan tersebut bukan sekadar menghapus honorer, melainkan menata sistem kepegawaian agar lebih tertib, profesional, dan memiliki kepastian hukum. Pemerintah ingin menghindari praktik pengangkatan honorer tanpa mekanisme yang jelas sebagaimana terjadi selama bertahun-tahun di berbagai daerah.

Karena itu, yang perlu dipahami adalah bahwa pemerintah tidak serta-merta mengabaikan jasa guru honorer. Justru pemerintah membuka berbagai skema penyelesaian melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendataan non-ASN, serta prioritas bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Dalam konteks ini, sekolah dan pemerintah daerah harus berhati-hati agar tidak menafsirkan surat edaran secara ekstrem hingga mengorbankan keberlangsungan layanan pendidikan.

Di lapangan, keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan. Banyak sekolah dasar terutama di daerah terpencil mengalami kekurangan guru akibat pensiun massal dan minimnya distribusi ASN. Jika seluruh guru honorer dihentikan tanpa solusi yang jelas, maka proses pembelajaran akan terganggu. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

Selain itu, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 juga menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Artinya, negara berkewajiban menjaga keberlangsungan profesi guru, termasuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam sistem ketenagakerjaan pendidikan.

Kesalahan tafsir yang sering muncul adalah anggapan bahwa semua tenaga honorer setelah tahun tertentu otomatis tidak diakui. Padahal, pemerintah melalui berbagai kebijakan masih melakukan penataan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kemampuan anggaran, dan validitas data kepegawaian. Oleh sebab itu, sekolah tidak boleh gegabah mengeluarkan guru honorer tanpa dasar hukum dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap peserta didik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi serius terhadap kebutuhan guru. Selama ini, banyak sekolah terpaksa mengangkat honorer karena formasi ASN tidak mencukupi. Maka, penyelesaian masalah guru honorer tidak cukup hanya dengan larangan pengangkatan baru, tetapi harus diiringi kebijakan distribusi guru yang adil, pembukaan formasi yang realistis, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Masyarakat perlu memahami bahwa regulasi penataan honorer sejatinya bertujuan membangun sistem kepegawaian yang lebih baik, bukan memutus pengabdian para guru yang selama ini membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, interpretasi terhadap Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tidak menimbulkan kepanikan publik.

Yang paling penting, seluruh pemangku kebijakan harus menempatkan kepentingan peserta didik sebagai prioritas utama. Pendidikan tidak boleh terganggu akibat kekeliruan memahami aturan administrasi kepegawaian. Negara harus hadir memastikan bahwa penataan ASN berjalan sejalan dengan jaminan hak pendidikan masyarakat. (YK)

Daftar Pustaka

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pendidikan.

2. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

5. Badan Kepegawaian Negara. Kebijakan Penataan Pegawai Non-ASN dan Seleksi PPPK Tahun 2024–2026.

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah.